Mengkritisi Dialog

Jumat, (4/3) yang lalu tampaknya seluruh jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa se kota Tanjungpinang mendapat panggilan mendadak, atau secara halus undangan mendadak dari Gubernur Kepulauan Riau, melalui Dinas Pendidikan Propinsi Kepri.

Sebelumnya, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) telah terlebih dahulu berdialog dengan orang nomor satu di Kepri ini. Sebuah kecenderungan bagi setiap orang, ketika bertemu dengan pemerintah maka pertanyaan yang lebih bernada kritikan akan berhamburan keluar.

Begitu pula dalam pertemuan ini. Seperti yang diberitakan oleh salah satu harian local di Kepri, masalah kesehatan merupakan pembahasan yang cukup hangat dalam dialog pagi itu antara hmi dan gmpi dengan gubernur. Lemahnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah terhadap masyarakat menjadi poin penting yang disampaikan oleh mahasiswa saat itu. Mahasiswa menyampaikan beberapa kasus yang berkaitan dengan ribetnya birokrasi di rumah sakit yang lebih mementingkan administrasi dibandingkan dengan pentingnya arti sebuah kesehatan dan pertolongan pertama bagi pasien.

Selanjutnya, dialog antara gubernur dan mahasiswa dilanjutkan dengan para ketua dan beberapa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa se kota Tanjungpinang. Bahkan yang penulis dengar, BEM se Kepri. Namun tentunya dengan undangan yang mendadak tersebut, mahasiswa dari daerah lain, khususnya Batam dan Karimun tidak sempat untuk menghadiri dialog siang itu.

Dimoderatori oleh Sekdaprov yang baru saja dilantik, Drs. Suhajar Diantoro, dialog antara mahasiswa dan Gubernur pun dimulai. Dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri, Gubernur mengawali pertemuan tersebut dengan memaparkan apa – apa yang telah beliau sampaikan dihadapan presiden ketika kunjungan Presiden dan jajaran menterinya beberapa waktu lalu ke Tanjungpinang.

Pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa kepada Gubernur lebih bersifat teknis bahkan cenderung tidak menyangkut inti permasalahan. Beberapa hal yang dibahas kebanyakan mahasiswa saat itu berkisar pada pengadaan beasiswa yang kurang professional, kendala sarana dan prasarana di kampus hingga masalah penegerian UMRAH yang juga telah disampaikan gubernur pada presiden secara langsung. Lebih tepatnya penulis menyebut ini sebagai sesi ‘curhat’ mahasiswa kepada Gubernur.

Meskipun demikian beberapa mahasiswa dalam kesempatan tersebut meminta pemerintah Propinsi Kepri untuk mempercepat Perda Kelautan dan Perikanan serta melakukan pengawasan di perairan Kepri. Selain itu mahasiswa juga mengeluhkan ribetnya birokrasi dan tidak memuaskannya pelayanan publik yang diterima masyarakat. Ditambahkan oleh peserta dialog lain bahwa mahasiswa berhak tahu program – program pemerintah dan berharap pemerintah akan lebih terbuka di masa yang akan datang. Terakhir mahasiswa juga meminta pemerintah memperhatikan lagi masalah Dompak dan masyarakat yang tinggal di sana. Disampaikan oleh mahasiswa bahwa akibat dari pembangunan di Dompak saat ini lingkungan menjadi tercemar dan masyarakat terancam kehilangan mata pencaharian di mana selama ini laut menjadi sumber utama mereka.

Dialog Pagi KAMMI Kepri di RRI

Di hari yang sama, pagi pukul 07.30 WIB dialog di RRI Tanjungpinang berbicara masalah pemberdayaan potensi kelautan oleh pemerintah Propinsi Kepri. Narasumber yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi saat itu cukup kewalahan menanggapi pemaparan narasumber lain yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hinterland (LPEMH) dan mahasiswa yang dalam hal ini diwakili oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kepri, serta perwakilan nelayan.

Dalam dialognya LPEMH menyatakan bahwasanya lembaga ini sedang melakukan kajian mengenai kehidupan ekonomi masyarakat hinterland yang menggantungkan hidupnya dari laut. Tentunya hal ini mesti mendapat perhatian besar dari pemerintah di mana perhatian tersebut bukan hanya dalam bentuk pemberian bantuan, namun seharusnya pemerintah juga melakukan pembinaan kepada para nelayan dan masyarakat yang hidup di pesisir.

Menurutnya selama ini hal yang baru dilakukan pemerintah sebatas memberikan bantuan kapal maupun alat penangkap ikan kepada nelayan tanpa didampingi lagi hari berikutnya. Bantuan berupa dana pun tak tahu lagi rimbanya karena tidak diawasi dengan baik pemakaian dana tersebut.

Pernyataan ini pun disambut baik oleh mahasiswa di mana mahasiswa juga menyatakan siap untuk menjadi partner pemerintah dalam menjalankan program – program kemasyarakatannya. Selama ini mahasiswa menilai pemerintah kurang terbuka terhadap mahasiswa dan juga masyarakat umum lainnya. Pemerintah cenderung mengesampingkan posisi mahasiswa sebagai kaum intelektual sekaligus pemuda yang memiliki semangat  dan idealism yang tinggi. Mahasiswa berharap ke depannya pemerintah membuka diri terhadap mahasiswa dalam menjalankan program-programnya, terutama yang berkaitan dengan masalah kelautan.

Disampaikan pula oleh narasumber yang juga merupakan nelayan di daerah pesisir bahwa mereka membutuhkan peraturan yang jelas dari pemerintah dalam hal pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Para nelayan juga membutuhkan perlindungan dari rentenir yang dengan seenaknya menentukan harga sehingga merugikan nelayan.

Sadar atau tidak, Kepulauan Riau yang 96 persen wilayahnya adalah laut menyimpan potensi besar untuk mensejahterakan rakyat. Sementara pemerintah Kepri dan juga kota/kabupaten selama ini menyibukkan dirinya dengan menggarap potensi daratan. Padahal menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution, pemberdayaan ekonomi di daratan tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena lahannya terbatas (www.mediaindonesia.com)

Sebuah kebetulan sekaligus juga merupakan kehormatan bagi penulis ketika mendapat undangan tersebut. Gubernur yang memiliki banyak agenda pemerintah ternyata bisa menyediakan waktunya untuk sekedar berdialog dengan para mahasiswa.

Apakah pertemuan gubernur dan mahasiswa beberapa waktu lalu merupakan respon cepat pemerintah terhadap dialog pagi tersebut? Wallahu’alam, penulis tak dapat menentukan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Semoga ini bukanlah reaksi cepat pemerintah untuk ‘membungkam’ mahasiswa yang ada di Kepri khususnya. 

Di hari yang sama pula, Gubernur langsung menyatakan siap untuk menjadi pembicara di Seminar Kelautan dalam rangka pembukaan Musda III KAMMI Kepri. Meskipun pada hari H beliau harus kehilangan kesempatan tersebut karena alasan kesehatan dan digantikan oleh Drs. Amir Faisal, MM selaku Kepala Dinas kelautan dan Perikanan.

Sejauh ini hal yang patut disyukuri ialah dialog ini menjadi pintu gerbang bagi mahasiswa untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah. Diharapkan mahasiswa mampu menjadi partner bagi pemerintah dalam mewujudkan program – program yang telah dirancang. Kemudian pemerintah menjadi lebih transparan dalam menjalankan amanah rakyat sehingga tak ada lagi kecurigaan – kecurigaan yang selama ini menghantui hubungan dua kalangan ini. Semoga!