Membangun Gerakan yang Beretika

Mahasiswa merupakan bagian dari pemuda yang berfungsi sebagai agen perubahan. Dalam kedudukannya dengan pemerintah, mahasiswa bisa diposisikan sama rata namun berbeda dalam peran. Jika peran pemerintah adalah melaksanakan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka mahasiswa harus mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang yang mengawasi kinerja pemerintah. Mengawal kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat harus menjadi agenda besar mahasiswa sebagai agen perubahan.

Beberapa waktu lalu, masyarakat mungkin merasa resah atas aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se Kepri. Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memboikot kegiatan Temu BEM Nusantara ke V yang diselenggarakan di Asrama Haji. Penulis meyakini akan opini yang terbentuk di benak masyarakat terkait aksi tersebut. Seharusnya mahasiswa bersatu untuk membela kepentingan rakyat, menyuarakan kepada pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Bukannya terlibat dalam aksi yang mengakibatkan terbentuknya dua kubu mahasiswa. Jika sudah begini, maka kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.

Lalu sebenarnya apa yang terjadi ketika itu? Apa yang menyebabkan adanya dua kubu kekuatan mahasiswa di mana yang satu berusaha untuk menyelenggarakan pertemuan BEM se Indonesia, dan yang lainnya menyatakan penolakan atas kegiatan tersebut. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan kepada masyarakat beberapa alasan terkait dengan pemberitaan di media mengenai pertemuan BEM Nusantara ke V beberapa waktu lalu.

 Pertama, legalitas kegiatan tersebut. Kedua, tidak adanya koordinasi antara pencetus kegiatan dengan BEM se Kepri selaku tuan rumah. Ketiga, sebagian besar pihak penyelenggara yang bukan anggota  BEM, bahkan ada yang bukan mahasiswa. Keempat, adanya indikasi kepentingan politik di dalamnya. Dan kelima, jumlah anggaran yang digunakan yang sangat besar.

Kegiatan tersebut dinilai tidak sah secara hukum karena sebelum pertemuan diadakan, pihak penyelenggara kegiatan menggunakan tanda tangan beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji tanpa izin terlebih dahulu. Artinya, yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini sudah menjadi pelanggaran berupa pemalsuan tanda tangan seseorang. Ditambah lagi, dari pihak penyelenggara tidak berkoordinasi dengan BEM se Kepri bahwa akan diadakan pertemuan BEM se Nusantara. Dalam hal ini BEM hanya diberitahu beberapa hari sebelum kegiatan diadakan.

Ketika aksi dilakukan, pihak penyelenggara menjelaskan di hadapan peserta dan peserta aksi bagaimana mereka bolak balik ke Jakarta untuk mensukseskan acara ini. Namun ternyata mereka mengatasnamakan diri di Jakarta sebagai utusan dari BEM Universitas Maritim Raja Ali Haji. Padahal seperti yang kita ketahui, di UMRAH belum terbentuk BEM Universitas, yang ada hanya BEM Fakultas. Dari awal panitia sudah menggunakan cara – cara tidak benar untuk melaksanakan kegiatan ini. Lalu pertanyaannya mengapa?

Adanya indikasi kepentingan politik tertentu mewarnai pertemuan ini. Dikabarkan bahwa salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah menjadi pendukung dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Ada pula isu yang berkembang bahwa ini adalah salah satu langkah untuk mengumpulkan mahasiswa se nusantara dalam rangka mendukung salah satu calon yang akan maju pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Tentu saja ini tidak boleh terjadi karena mahasiswa bukanlah alat yang bisa digunakan untuk mewujudkan keinginan politik seseorang untuk mendapatkan jabatan tertentu.

Terkait masalah dana, kegiatan ini menghabiskan anggaran yang berasal dari APBN dan APBD yang dikisar berjumlah hingga 4 miliar rupiah. Angka yang dahsyat dengan kondisi masyarakat hari ini. Miris jika melihat mahasiswa menghabiskan anggaran dengan jumlah besar hanya untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya. Sementara dana sebesar itu bisa digunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun pihak penyelenggara mengakui menggunakan dana senilai 60 juta rupiah dari Dikti, tetap saja ini merupakan penyimpangan penggunaan anggaran.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempertemukan seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan bangsa melalui rumusan masalah dan rekomendasi yang berasal dari peserta. Lalu, sejauh manakah permasalahan bangsa akan terselesaikan melalui pertemuan ini? Penulis berkeyakinan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang sangat rumit ini, tidak perlu diadakan pertemuan yang menghabiskan begitu banyak dana untuk hasil yang tidak pasti dan tidak jelas.

 Mahasiswa seharusnya bertindak dan mengawal pemerintahan yang ada di daerahnya masing – masing. Perubahan nasional hanya bisa terealisasi jika mahasiswa masing – masing daerah bergerak serentak untuk mengawal kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dan gerakan yang akan menghasilkan efek domino ini akan mampu membawa perubahan secara nasional.

Namun demikian, pertemuan ini hanyalah kegiatan seremonial yang dilakukan mahasiswa. Tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dari pertemuan ini, hal yang paling banyak dibahas adalah penentuan tuan rumah Temu BEM Nusantara berikutnya. Sudah barang tentu ini amat melukai hati masyarakat. Bagaimana tidak, anggaran sebesar itu digunakan hanya untuk membahas pertemuan berikutnya tanpa sedikit pun membicarakan kepentingan rakyat.

Untuk itulah, penulis berharap ke depannya pertemuan seperti ini tidak lagi diadakan karena sangat lebih banyak mudharat yang ditimbulkan dibandingkan manfaatnya. Oknum – oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa juga harus ditindaklanjuti dan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan penyelenggaraan pertemuan tersebut, khususnya terhadap penipuan yang telah dilakukan.

Marilah kita mengambil hikmah dari kepengelolaan kegiatan yang kurang professional ini untuk bersama bergerak satu tujuan dan kita harus bersama-sama membangun gerakan yang beretika dan mengedepankan azas kebersamaan serta saling curiga. Semoga mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau dapat bergerak bersama dalam kebaikan masyarakat secara utuh.